apah penyebab kegagalan konstituante menyusun uud

1. Berkaitan dengan dasar negara diantara anggota-anggota Konstituante terjadi tarik ulur antara partai-partai Islam yang menghendaki agar islam dijadikan sebagai dasar negara, berhadapan dengan partai-partai non-Islam yang lebih menghendaki agar yang menjadi dasar negara adalah Pancasila.

Golongan pendukung Pancasila mempunyai suara lebih besar daripada golongan islam tetapi belum mencapai mayoritas berdasar pada Pasal 137 UUDS 1950 untuk mengesahkan suatu keputusan tentang dasar negara.

2. Bentuk demokrasi yang akan dipraktikan di Indonesia, lebih-lebih setelah adanya Konsepsi Presiden dan dikemukakannya gagasan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno.

3. Persoalan baru yang ikut menentukan perkembangan politik di indonesia adalah dwi fungsi ABRI. Sepanjang sejarah ABRI selalu menunjukan sumbangan dan peranannya dalam persoalan-persoalan nonmiliter. Dalam masa revolusi, ABRI telah mengendalikan pemerintahan gerilya. Disamping itu, di kalangan perwira-perwira terdapat orang-orang yang memiliki kemampuan atau bakat di bidang nonmiliter yang bisa disumbangkan demi pembangunan. Pimpinan ABRI terutama Nasution, menyadari prestise yang menanjak sehingga memandang waktunya tepat untuk mendesak kepada pemerintah agar dalam kegiatan-kegiatan nonmiliter, para perwira diberi kesempatan juga. ABRI menghendaki ikut serta dalam pemerintahan atau lembaga-lembaga nonmiliter. Partai-partai politik banyak yang tidak setuju dengan upaya ABRI untuk terlibat dalam urusan nonmiliter dan menjadi salah satu anggota golongan fungsional. Pertentangan itu menjadi salah satu penyebab kegagalan konstituente dalam merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD) yang baru.
4. Masing-masing anggota Konstituante lebih loyal kepada kelompoknya daripada memikirkan gagasan-gagasan yang konstruktif dalam rangka memecahkan persoalan negara yang makin pelik. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perpecahan diantara anggota Konstituante.

1. Berkaitan dengan dasar negara diantara anggota-anggota Konstituante terjadi tarik ulur antara partai-partai Islam yang menghendaki agar islam dijadikan sebagai dasar negara, berhadapan dengan partai-partai non-Islam yang lebih menghendaki agar yang menjadi dasar negara adalah Pancasila.

Golongan pendukung Pancasila mempunyai suara lebih besar daripada golongan islam tetapi belum mencapai mayoritas berdasar pada Pasal 137 UUDS 1950 untuk mengesahkan suatu keputusan tentang dasar negara.

2. Bentuk demokrasi yang akan dipraktikan di Indonesia, lebih-lebih setelah adanya Konsepsi Presiden dan dikemukakannya gagasan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno.