pengertian,tujuan,dan contoh kebijakan publik

Mata pelajaran: PPKN

Kelas: IX SMP

Kategori: Pembelaan Terhadap Negara

Kata kunci: Pengertian,tujuan,dan contoh kebijakan publik

Pembahasan:

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan Publik ialah kebijakan yang diperuntukan bagi seluruh anggota masyarakat, atau kebijakan yang yang menyangkut kepentingan umum atau orang banyak.
Pengertian kebijakan publik menurut :
a)DYE yakni Apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan.
b)EDWAR III yakni Apa yang pemerintah katakan dan di lakukan atau tidak dilakukan kebijakan . Merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program – progam pemerintah
c)KARTA SASMITA yakni Kebijakan publik ialah upaya untuk memahami dan mengartikan:apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan pemerintah, apa yang menyebabkannya dan apa pengaruhnya
d)ANDERSON yakni Serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau kelompok untuk memecahkan masalah tertentu

TUJUAN KEBIJAKAN PUBLIK

Tujuan :

a)mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, ketentraman, kedamaian mayarakat, melindungi dan mengayomi hak-hak masyarakat, mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional

b)untuk memberdayakan dan memotivasi masyarakat agar ikut aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan

CONTOH KEBIJAKAN PUBLIK

Adapun contoh dari kebijakan publik yakni peraturan-peraturan, undang -undang, tindakan-tindakan pemerintah dan program-program pemerintah.Berikut ini contoh  Kebijakan Publik dalam UUD 1945

Kehidupan bersama harus diatur. Bukan sekadar aturan dari mulut ke mulut, tapi aturan yang berlaku untuk mengikat semua warga negara. Setiap pelanggar akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukannya, dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi, sebagai berikut kebijakan publiknya:

a)Pasal 23 ayat 2 menyebutkan bahwa sebuah Kewajiban Warga Negara untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya di kantor pelayanan pajak sesuai dengan tempat tinggalnya.

b)Pasal 27 ayat 1 mengatur bahwa tiap warga negara Indonesia sama kedudukannya di hadapan hukum. (Baca juga: Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara)

c)Pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa warga negara wajib berpartisipasi dalam upaya bela negara.

d)Pasal 28J ayat 1 mewajibkan tiap-tiap warga negara menghormati hak asasi manusia warga negara lainnya.

e)Pasal 31 ayat 1 menjadikan pendidikan dasar sembilan tahun sebagai kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk mengikutinya.  (Baca juga: Konflik Sosial dalam Masyarakat)

Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan public melalui berbagai tahap, antara lain:
a. Pengidentifikasian masalah dan penyusunan agenda
b. Penyusunan skala prioritas
c. Perumusan rancangan kebijakan
d. Penetapan dan pengesahan kebijakan
e. Pelaksanaan kebijakan
f. Evaluasi kebijakan publik

Secara umum, terdapat tahap-tahap kebijakan publik dan pelaksanaannya.

1)agenda setting, yaitu tahapan dimana pemerintah menentukan prioritas atas kebijakan apa saja yang hendak dibuat atau diperbaharui atau malah dihilangkan.

 2)Policy Formulating atau perumusan kebijakan, yakni pemerintah membuat rumusan kebijakan atas prioritas yang diperoleh pada tahap pertama.

3)Policy Adoption atau adopsi kebijakan, ini adalah tahapan dimana pemerintah memberikan kuasa atau legitimasi pada otoritas pelaksana kebijakan.

4)penerapan kebijakan, pada tahap ini, kebijakan mulai diuji coba untuk diberlakukan.