jelaskan akuntabilitas masa renformasi

Sejarah Akuntabilitas di Indonesia baru dimulai 53 tahun setelah Indonesia merdeka. Sangat terlambat memang, tapi daripada tidak sama sekali.


Mogok kerja dan merayakan hari buruh pada 1 mei amatlah dilarang, padahal seluruh Negara maju membolehkan mogok kerja dan merayakan hari buruh. Mereka yang melawan, dipecat, diburu dan ditangkap dengan tuduhan subversive (memberontak). Padahal mereka melawan untuk bisa memperjuangkan upah mereka sendiri, agar bisa hidup layaknya manusia, bukan hewan. Bahkan sampai sekarang, upah-upah buruh itu susah untuk ditinggikan, walau undang-undang perburuhan sudah ada, karena organisasi-organisasi buruhnya sudah dilemahkan puluhan tahun oleh seoharto. Semua pekerja mendapat sial di jaman soeharto. Bahkan, tentara-tentara kecil yang merupakan pekerja pemerintah pun mendapatkan nasib sama. Sementara Soeharto, jenderal-jenderal beserta para perwira hidup bergelimang harta, tentara kecil berpangkat Prajurit, Kopral dan Sersan, makan dari beras berkutu dan berbau busuk! (Di jaman sekarang, beras berkutu dan busuk ini disebut raskin, beras miskin).
Pemerintah Soeharto memperlakukan masyarakat di daerah-daerah bukan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tapi melakukan mereka sebagai masyarakat jajahan. Pemerintah orde baru menjajah daerah-daerah dengan cara-cara belanda. Tenaga rakyatnya diperas, sumber daya alamnya dikuras, pendidikannya ditindas dan hutannya ditebas. Tidak ada akuntabilitas di daerah. Bahkan kepala daerah pun tidak dipilih rakyat, tapi dipilih oleh Pemerintah Pusat ! ini sudah bukan rahasia.
Pemerintah orde baru memberikan kuasa pada perusahaan-perusahaan kayu di Kalimantan, yang menggunduli hutan sesuka hatinya dan menguasai lahan jutaan hektar[4] (seperti Adindo di Kabupaten Tana Tidung). Tidak itu saja, Pemerintah orde baru juga membiarkan perusahaan asing sesuka hati mengeruk sumber daya alam lainnya di daerah seperti minyak (tarakan dan Balikpapan), gas (bunyu) dan batu bara (kutai, berau, bontang). Padahal Pasal 33 UUD 45 telah menyatakan bahwa Sumber Daya Alam harus dimiliki oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia, bukan untuk dikuasai oleh pemilik perusahaan dan untuk kemakmuran para pemegang saham.
Hasil dari eksploitasi kekayaan alam di daerah-daerah tidak dibagikan sebagaimana mestinya kepada masyarakat di daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi timpang dan pembangunan di daerah-daerah sangatlah tertinggal. Bahkan sampai sekarang, pola pemerintahan yang terkesan menjajah ini masih bertahan, hampir 70 tahun setelah Indonesia merdeka ini, masih ada daerah yang tidak dialiri listrik dan masih terisolasi.
Maka dari itu masyarakat daerah di masa reformasi menuntut diberlakukan otonomi daerah (Namun, tampaknya antek-antek soeharto yang masih berkuasa di pemerintah pusat, masih memandang rendah terhadap tuntutan daerah ini. Upaya-upaya meremehkan para pejuang otonomi daerah, seperti Isran Noor, terkesan dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga otonomi daerah berjalan tersendat-sendat dan setengah hati).
Kekayaan alam Indonesia akhirnya tidak menguntungkan bagi Indonesia, sehingga nasib Indonesia tidak lebih maju daripada singapura, Negara kecil dan miskin sumber daya alam itu. Pendidikan di Indonesia juga terpuruk. Ekonomi Indonesia juga dipenuhi dengan warisan hutang, sampai sekarang, kita bahkan tidak bisa membayar hutang yang sampai 2000 trilyun lebih jumlahnya. Semua itu adalah warisan jaman soeharto. Bukankah itu sangat parah? Sebuah negeri dengan jumlah tenaga kerja berlimpah, kekayaan alam berlimpah, tapi hutangnya juga melimpah!
Ya, itu sangat parah. Dan, itu adalah akibat dari tidak adanya akuntabilitas di pemerintahan orde baru.Banyak orang bodoh dan kurang mengerti, menyangka Soeharto telah membangun Indonesia dan memberi sumbangsih kepada Indonesia, padahal sebaliknya. Soeharto telah membikin Indonesia terpuruk, baik di bidang pendidikan, ekonomi, politik dan teknologi. Soeharto memperkaya dirinya sendiri, keluarganya dan orang-orang yang sehaluan dengannya. Presiden Soekarno turun dari jabatannya tidak membawa apa-apa. Sedangkan Soeharto turun dari jabatannya bergelimang harta. Maka dari itu Soeharto digulingkan oleh masyarakat dan Soekarno kembali dipuja-puja.
Pemerintah Orde Baru digulingkan oleh rakyat, dipimpin oleh orang-orang gerakan dan Mahasiswa melalui serangkaian aksi kekerasan demi kebenaran. Kenapa digulingkan? Kenapa tidak diminta dengan baik-baik untuk memperbaiki negeri ini? Itu mustahil. Soeharto dan cecunguk-cecunguknya tidak mungkin mau merubah diri mereka sendiri, tidak mungkin mau secara damai memberi kekuasaan pada Gerakan Reformasi. Seperti kata Karl Marx, “Kelas Penguasa tidak mungkin mau menyerahkan kekuasaannya secara suka hati dan damai”. Ini tidak boleh dilupakan.

SEMOGA MEMBANTU 
SEE YOU