yang bukan ciri-ciri masyarakat tidak trasparan

Menurut MTI, ada sembilan hal yang terdapat dalam prinsip-prinsip good governance, yaitu sebagai berikut:


a. Partisipasi masyarakat


Semua warga masyarakat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui lembagalembaga perwakilan yang sah).


b. Tegaknya supremasi hukum


Segala hukum, termasuk hukum HAM, harus bersikap adil dan berlaku sama terhadap setiap orang atau warga negara.


c. Keterbukaan


Seluruh informasi, baik pemerintahan maupun nonpemerintahan serta informasi lan, harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.


d. Peduli pada stokeholder


Pelayanan semua pihak yang berkepentingan harus dilakukan tanpa diskriminasi atau perbedaan proses

e. Berorientasi pada konsensus


Berusaha seoptimal mungkin menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya konsensus yang disepakati bersama.


f. Kesetaraan


Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan sewajarnya (inklusivitas).


g. Efektivitas dan efisiensi


Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga mampu mengorganisasikan dan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.


h. Akuntabilitas


Para pengambil keputusan, baik di pemerintahan, swasta, ataupun organisasi-organisasi di masyarakat, bertanggungjawab kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan.


i. Visi strategis


Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan mengenai tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, kepekaan terhadap apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan perspektif tersebut, memahami atas kompleksitas kesejahteraan, budaya, dan sosial.