PPKn

Pertanyaan

isi uu no 23 tahun 1999

1 Jawaban

  • Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
    isinya

    BAB I Ketentuan Umum
    Penjelasan tentang definisi dan pengertian yang dibahas di UU Bank Indonesia, serta penggunaan rupiah (Rp) sebagai mata uang dan ketentuan penggunaannya.

    BAB II Status, Tempat Kedudukan, dan Modal
    Penjelasan mengenai status BI sebagai bank sentral yang independen, juga modal sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah).

    BAB III Tujuan dan Tugas
    Penjelasan mengenai tujuan BI untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta tugas yang dilakukan untuk mencapainya.

    BAB IV Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
    Penjelasan mengenai detail wewenang yang dimiliki BI dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

    BAB V Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
    Penjelasan mengenai detail wewenang yang dimiliki BI untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

    BAB VI Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank
    Penjelasan mengenai detail wewenang yang dimiliki BI untuk mengatur dan mengawasi bank, termasuk dalam menetapkan ketentuan perbankan dengan prinsip kehati-hatian.

    BAB VII Dewan Gubernur
    Penjelasan mengenai Dewan Gubernur, di dalamnya termasuk persyaratan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, wewenang yang dimiliki, serta mekanisme pengambilan keputusan.

    BAB VIII Hubungan dengan Pemerintah
    Penjelasan mengenai Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah, serta wewenang dan kewajiban dalam hubungan antara BI dengan Pemerintah.

    BAB IX Hubungan Internasional
    Penjelasan mengenai ketentuan BI ketika melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, atau dengan organisasi dan lembaga internasional.

    BAB X Akuntabilitas dan Anggaran
    Penjelasan mengenai kewajiban BI untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka, juga wewenang Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan khusus kepada BI atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat. Bab ini juga menjelaskan mengenai penetapan anggaran untuk BI.

    BAB XI Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif
    Penjelasan mengenai ketentuan pidana dan sanksi administratif yang diberikan kepada pihak yang melanggar UU ini.

    BAB XII Ketentuan Peralihan
    Penjelasan mengenai penyesuaian saat UU BI ini berlaku dan peralihan dengan UU yang berlaku sebelumnya.

    BAB XIII Ketentuan Penutup
    Penjelasan mengenai berlakunya UU BI ini mulai tanggal diundangkan.

Pertanyaan Lainnya